TUPOKSI
Ditulis oleh webdka, pada Selasa, 13 Oktober 2015

DINAS KEUANGAN ACEH

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lahirlah Dinas Keuangan Aceh.Sebagai Perangkat Daerah dan Unsur Pelaksana Pemerintah Aceh Dinas Keuangan Aceh memiliki Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tersebut adalah :

  1. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
  4. Pelaksanaan asas umum pengelolaan Keuangan Aceh;P
  5. Penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Aceh;
  6. Penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
  7. Penyusunan dan penyiapan RKPA, KUA, PPAS dan RKA-SKPA;
  8. Penyusunan, penyiapan dan Pengkoordinasian penetapan APBA;
  9. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;Pelaksanaan penatausahaan keuangan Aceh;Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
  10. Pelaksanaan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
  11. Pengelolaan kas umum Aceh;
  12. Pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
  13. Pembinaan. pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan Aceh;
  14. Penyelenggaraan penyelesaian kerugian Aceh;
  15. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
  16. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK; dan
  17. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.


Kewenangan DKA sebagai berikut :

  1. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
  2. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Merumuskan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
  4. Melaksanakan asas umum pengelolaan keuangan Aceh;
  5. Menyiapkan dan merekomendasikan terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Aceh;
  6. Menyusun dan menyiapkan struktur APBA;
  7. Menyusun dan menyiapkan RKPA, KUA, PPAS, dan RKA-SKPA;
  8. Menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan penetapan APBA;
  9. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;
  10. Melaksanakan penatausahaan keuangan Aceh;
  11. Menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
  12. Melaksanakan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
  13. Mengelola kas umum Aceh;
  14. Mengelola piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
  15. Membina, mengawasi dan mengatur pengelolaan keuangan Aceh;
  16. Menyelenggarakan penyelesaian kerugian Aceh;
  17. Mengelola keuangan badan layanan umum daerah; dan
  18. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK.

 

OTONOMI BIDANG


Kepala Dinas Keuangan Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari di bantu oleh 5 (lima) pejabat eselon III yaitu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, dimana masing-masing pejabat eselon III juga dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat eselon IV sebagai pelaksana teknis setiap kegiatan. Dengan kata lain jumlah pejabat struktural yang ada pada Dinas Keuangan Aceh berjumlah 21 orang.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing para pejabat eselon III dan pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Keuangan Aceh berpedoman kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Keuangan Aceh, menjelaskan :


SEKRETARIS

Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas Keuangan Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Keuangan Aceh.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. Pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
  2. Pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
  3. Pengawasan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan;
  4. Pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang teknis pada Dinas Keuangan Aceh, instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
  6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
    Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kejra tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja tahunan Dinas Keuangan Aceh.
    Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan Dinas Keuangan Aceh;

 

BIDANG ANGGARAN ACEH


Bidang anggaran Aceh merupakan unsur pelaksana teknis dibidang penyusunan anggaran, anggaran pembiayaan dan pengendalian anggaran.
Bidang Anggaran Aceh mempunyai tugas melakukan penyusunan RAPBA, APBA, R-APBAP dan APBA-P yang akan disampaikan Kepada DPRA, pengendalian anggaran, pembiayaan anggaran belanja Aceh.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Anggaran Aceh mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penyusunan, perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh;
  2. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan Anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
  3. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan , perubahan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  4. Pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
  5. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan dan pencetakan R-APBA, APBA, R-APBAP dan APBA-P;
  6. Pencetakan DPA-SKPA dan DPA-L SKPA;
  7. Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan verifikasi atas rancangan DPA dan DPA-L SKPA;
  8. Pelaksanaan tugas sebagai kuasa Bendahara Umum Aceh;
  9. Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) melalui database software aplikasi;
  10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang anggaran Aceh; dan
  11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala DKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan koordinasi dalam rangka;
  3. Mengelola perubahan APBA berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyempurnaan APBA;
  4. Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait penyusunan anggaran; dan
  5. Melakukan pemantauan terhadap penyusunan Anggaran.

(2) Seksi pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
  2. Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian anggaran berdasarkan DPA dan DPAL;
  3. Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait pengendalian anggaran; dan
  4. Melakukan pemantauan terhadap pengendalian anggaran.

(3) Seksi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran BLUD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  3. Mengelola perubahan anggaran BLUD berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyempurnaan APBA; dan
  4. Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait penyusunan anggaran BLUD.


BIDANG PERBENDAHARAAN


Bidang perbendaharaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembinaan perbendaharaan.Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pembinaan perbendaharaan pemegang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menerbitkan SP2D.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan dan pengendalian teknis perumusan rancangan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan;
  2. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja dibidang perbendaharaan;
  3. Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
  4. Pelaksanaan pembinaan satuan pemegang kas atau bendahara;
  5. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan;
  6. Pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya dibidang perbendaharaan; dan
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala DKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :

  1. Mengkoordinir dan melakukan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung;
  2. Mengoreksi konsep SP2D belanja tidak langsung agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan SP2D;
  3. Mengoreksi daftar rincian gaji PNS agar gaji dapat dibayar tepat waktu pada setiap bulannya; dan
  4. Mengoreksi SKPP pensiun/pindah agar tidak terjadi kesalahan.

2. Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyusun dan mengendalikan perumusan rancangan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan;
  3. Menyusun dan melakukan kegiatan pengujian kebenaran penagihan berdasarkan DPA dan DPAL SKPA;
  4. Melakukan pengawasan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran berdasarkan laporan SKPA; dan
  5. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

3. Seksi Pembinaan Perbendaharaan mempunyai tugas :

  1. Membuat rencana kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Aceh tentang penunjukan bank yang melakukan penyimpanan uang Pemerintah Aceh;
  3. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Aceh tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Umum Aceh dan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
  4. Melakukan koordinasi dengan bank untuk kepentingan pengelolaan rekening giro dan deposito Pemerintah Aceh; dan
  5. Melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam rangka ketertiban penataan administrasi keuangan.

BIDANG AKUNTANSI


Bidang Akuntansi adalah unsur pelaksana teknis di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah, perhitungan keuangan dan pembukuan.
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintah dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi perhitungan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBA.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap penyusunan program kerja di bidang akuntansi;
  2. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas;
  3. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;
  4. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
  5. Pembinaan dan pengendalian teknis penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
  6. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap konsolidasi laporan realisasi anggaran SKPA dan konsolidasi aset SKPA;
  7. Pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan akutansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset;
  8. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
  9. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan rekonsiliasi antara rekening Kas Umum Aceh pada bank dengan catatan pembukuan;
  10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang akuntansi; dan
  11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala DKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas :

  1. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Asli Aceh terdiri dari Pajak Aceh, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah;
  2. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian;
  3. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Lain-lain yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya;
  4. Melakukan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan;
  5. Melakukan rekonsiliasi antara pencatatan penerimaan dengan rekening Kas Umum Aceh; dan
  6. Melaksanakan kompilasi/konsolidasi pencatatan penerimaan seluruh SKPA.

2. Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas :

  1. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal;
  2. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi belanja operasi pada PPKD terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
  3. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi Belanja Transfer pada terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
  4. Melakukan Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi belanja;
  5. Melakukan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dengan rekening Kas Umum Aceh; dan
  6. Melaksanakan kompilasi/konsolidasi pencatatan belanja seluruh SKPA

3. Seksi Penyajian Laporan Keuangan mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
  2. Melakukan pencatatan dan pelaksanaan sistem akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas dana;
  3. Melakukan pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK);
  4. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pembiayaan;
  5. Menyajikan rekonsiliasi kas dan bank baik secara periodik maupun pada periode tertentu; dan
  6. elaksanakan penyusunan bahan pengantar nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBA

BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN & EVALUASI ANGGARAN KAB/KOTA


Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi anggaran, bagi hasil dan bantuan keuangan.
Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bidang pembinaan dan evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota mempunya fungsi:

  1. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan rancangan qanun dan perubahan qanun tentang APBK;
  2. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi bimbingan pengelolaan keuangan daerah;
  3. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan monitoring ke daerah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan APBK dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
  4. Pengkoordinasian teknis terhadap penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan perhitungan APBK kabupaten/kota;
  5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan dan evaluasi anggaran daerah kabupaten/kota;
  6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala DKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi evaluasi Anggaran mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran dari Rancangan Qanun tentang APBD dan perubahan APBD Kabupaten/Kota;
  3. Melakukan konsultasi dan fasilitasi pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah serta meng inventarisasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan perubahan APBD Kabupaten/Kota;
  4. Melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan , penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten/kota
  5. Melakukan konsultasi dengan pemerintah dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
  6. Memfasilitasi permasalahan dan atau sengketa APBD dan perubahan APBD antara Kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota;
  7. Menyiapkan mekanisme penyaluran, pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten /kota;
  8. Mengkoordinir kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pedoman dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
  9. Mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, workshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

(2) Seksi evaluasi laporan pertanggung jawaban Anggaran pendapatan Belanja kabupaten /kota mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Mengkoordinir kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pedoman dalam rangka pengelolaan dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota;
  3. Mengelola kegiatan pembinaan melalui bimtek, worshop dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota;
  4. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebenaran rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kabupaten/kota dan rancangan qanun tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBK kabupaten/kota;
  5. Melakukan konsultasi dan memfasilitasi langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah;
  6. Melakukan koordinasi dan menghimpun data tentang pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBK Kabupaten/Kota;
  7. Monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;

(3) Seksi pembinaan Administrasi keuangan mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan membuat rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pedoman dalam pengelolaan dana bagi hasil;
  3. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota;
  4. Melakukan penyaluran dana bagi hasil ke masing-masing Kabupaten/Kota;
  5. Melakukan monitoring dalam rangka menginventarisir penggunaan dana bagi hasil di masing-masing Kabupaten/Kota;
  6. Mengumpulkan bukti transfer dari Kabupaten/Kota yang telah menerima dana bagi hasil;
  7. Melakukan konsultasi dengan pemerintah dalam rangka penyaluran dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota;
  8. Menginventarisir regulasi tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
  9. Menggandakan/memperbanyak regulasi baru tentang penyusunan APBD;
  10. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang penyusunan APBD kepada Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota;
  11. Melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan menyangkut kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota.

KEWAJIBAN DKA SELAKU SKPKA
Selain sebagai kepala SKPA kepala Dinas Keuangan Aceh juga berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh (BUA) yang mempunyai Tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Aceh;
  2. Menyusun RKA-PPKA;
  3. Menyusun rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA;
  4. Melaksanakan pemungutan pendapatan Aceh yang telah ditetapkan dengan qanun;
  5. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh;
  6. Menyusun Laporan Keuangan Aceh dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur
PPKA Selaku BUA Berwenang :

  1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;
  2. Menyusun RKA-PPKA;
  3. Mengesahkan DPA-PPKA dan DPA-SKPA;
  4. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBA;
  5. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh;
  6. Melaksanakan pemungutan pajak Aceh;
  7. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  8. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
  9. Menyimpan uang Aceh;
  10. Menetapkan SPD;
  11. Melaksanakan penempatan uang Aceh dan mengelola/menatausahakan investasi; '
  12. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Aceh;
  13. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Aceh;
  14. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh;
  15. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Aceh;
  16. Melakukan penagihan piutang Aceh;
  17. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh;
  18. Menyajikan informasi keuangan Aceh;
  19. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Aceh

 


Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32